Penamerah.co.id KarimunKepri — Proyek pembangunan Gerbang Coastal Area dan Anjungan Kabupaten Karimun bernilai miliaran rupiah dari APBD 2023–2024 kini menjadi sorotan tajam publik. Proyek tahun jamak di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karimun itu diduga tidak berjalan sesuai target, bahkan disebut-sebut berpotensi mangkrak di lapangan.
Di tengah besarnya anggaran yang telah digelontorkan, kondisi fisik proyek justru memunculkan tanda tanya besar. Pekerjaan yang dikerjakan oleh CV Parigi PT dengan pengawasan CV AK Konsultan itu dinilai belum menunjukkan progres signifikan sebagaimana nilai kontrak yang telah dibayarkan.
Perbincangan terkait proyek tersebut kini ramai di tengah masyarakat, termasuk dalam berbagai grup WhatsApp. Warga mulai mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran hingga efektivitas pengawasan proyek yang menelan uang rakyat miliaran rupiah itu.
Tokoh Pemuda Melayu Kepri, Herly, angkat bicara keras. Ia menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam dan tengah menyiapkan laporan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disertai bukti-bukti lapangan.
“Herly konsisten menyoroti dugaan korupsi di Kepri demi membela kebenaran. Kami sedang mengumpulkan bukti. Ini bukan proyek kecil, ini uang rakyat miliaran rupiah. Aparat penegak hukum jangan diam dan jangan ada kesan pembiaran,” tegas Herly melalui WhatsApp, Rabu (7/5).
Menurutnya, aparat penegak hukum harus segera turun langsung ke lapangan dan tidak hanya menunggu laporan masuk di atas meja. Ia mendesak dilakukan audit fisik menyeluruh, pemeriksaan kontrak, hingga penelusuran realisasi anggaran proyek.
“APH harus berani bongkar. Cek fisik proyek, cek kontrak, cek aliran anggaran. Kalau ditemukan penyimpangan, usut sampai tuntas tanpa pandang bulu,” ujarnya tajam.
Herly juga menyoroti lemahnya pengawasan proyek yang dinilai membuka celah terjadinya dugaan ketidaksesuaian antara besarnya anggaran dengan hasil pekerjaan di lapangan.
“Kalau proyek tahun jamak saja diduga tidak tuntas, ini alarm keras bagi pengelolaan anggaran daerah. Jangan sampai uang rakyat habis, tapi hasil proyek justru memprihatinkan,” katanya.
Sorotan publik kini mengarah pada transparansi pemerintah daerah, mulai dari progres pekerjaan, realisasi pembayaran, hingga tanggung jawab pihak pelaksana dan pengawas proyek. Masyarakat menilai proyek bernilai besar seperti ini tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa pengawasan ketat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas PUPR Kabupaten Karimun maupun pihak kontraktor terkait dugaan keterlambatan pekerjaan dan kondisi terkini proyek tersebut.
(Tim)
