Penamerah.co.id|PESAWARAN, ( 19 November 2026 ) — Polemik pengangkatan Kepala Dusun Sinar Jaya, Desa Paya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, belum mereda. Warga kini mendesak dugaan penggunaan dokumen anak dalam persyaratan Nurkolis ditelusuri aparat penegak hukum secara serius.
Desakan tersebut menguat setelah Kades Paya, Zainulloh, dalam pemberitaan sebelumnya mengakui dokumen anak kandung Nurkolis digunakan dalam proses pembaruan berkas. Pengakuan ini membuka pertanyaan mengenai prosedur administrasi, pemenuhan syarat usia, serta legalitas pengangkatan perangkat dusun.
Warga menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui klarifikasi lisan atau pembenahan administrasi internal. Dokumen yang digunakan, proses pengajuan, pihak yang memeriksa, hingga dasar persetujuan pengangkatan dinilai perlu ditelusuri secara transparan guna menghindari dugaan penyimpangan.
Sorotan kini mengarah kepada Kepala Desa Paya. Zainulloh dituntut memberikan penjelasan utuh mengenai proses administrasi yang menjadi polemik, termasuk siapa yang bertanggung jawab atas verifikasi berkas dan bagaimana persyaratan pengangkatan Nurkolis dinyatakan memenuhi ketentuan.
Camat Padang Cermin juga tidak sepatutnya mengambil posisi pasif. Fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa harus dijalankan secara nyata, terutama ketika persoalan administrasi perangkat desa memunculkan keresahan warga serta pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap regulasi.
Inspektorat Kabupaten Pesawaran dituntut tidak sekadar menunggu laporan formal. Penelusuran menyeluruh terhadap dokumen, prosedur pengangkatan, serta proses pembaruan administrasi dinilai penting untuk memastikan apakah terdapat kekeliruan administratif atau indikasi pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti.
Warga mendesak aparat penegak hukum turun tangan memeriksa persoalan tersebut secara objektif dan profesional. Dugaan penggunaan dokumen yang berkaitan dengan persyaratan usia perlu diuji berdasarkan fakta, sehingga kepastian hukum tidak dikalahkan oleh kepentingan maupun kedekatan personal.
Pihak-pihak yang mengetahui, memeriksa, atau terlibat dalam proses administrasi tersebut juga perlu dimintai penjelasan sesuai kewenangannya. Transparansi diperlukan untuk menjawab bagaimana dokumen digunakan, apakah verifikasi berjalan semestinya, serta siapa yang bertanggung jawab atas keputusan administratif.
Apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran, warga meminta tindakan tegas sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, jika dugaan tersebut tidak terbukti, hasil pemeriksaan harus disampaikan secara terbuka agar polemik tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar yang berpotensi memicu konflik sosial.
Polemik SK Kadus Sinar Jaya kini menjadi ujian transparansi dan ketegasan pemerintahan Desa Paya, Kecamatan Padang Cermin, hingga Kabupaten Pesawaran. Warga menuntut kepastian, bukan pembiaran; pemeriksaan, bukan formalitas; serta penegakan aturan tanpa pandang bulu(Suf)













