Penamerah.co.id,Singkawang,Kalbar —Proyek Peningkatan Jalan Gambir di Kota Singkawang yang dikelola Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat mulai menuai sorotan publik. Proyek senilai Rp18.834.044.213,00 itu diduga menyimpan persoalan mutu pekerjaan yang berpotensi tidak memenuhi standar teknis jalan nasional.
Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Cakrawala Surya Raya selaku penyedia jasa, dengan pengawasan konsultan KSO PT Kurnia Citra Nusa, PT Bintang Inti Rekatama, dan PT Lima Pilar Persada.
Berdasarkan hasil pantauan lapangan pada Senin (25/5/2026), ditemukan sejumlah kondisi fisik aspal yang dinilai janggal dan memerlukan perhatian serius. Permukaan jalan tampak kasar, agregat batu split terlihat menonjol di berbagai titik, bahkan terdapat rongga pada lapisan permukaan aspal.
Kondisi itu memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian komposisi campuran material atau Job Mix Formula (JMF), serta indikasi proses penghamparan yang tidak berjalan sesuai standar teknis pekerjaan jalan nasional.
Tak hanya itu, hasil pengamatan visual juga menunjukkan ketebalan lapisan aspal di sejumlah titik diperkirakan hanya berkisar 3 hingga 4 sentimeter. Sementara sambungan antarhamparan aspal (joint) tampak cekung, bergelombang, dan tidak rata.
Temuan tersebut mengarah pada dugaan lemahnya pengendalian mutu selama proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung.
Padahal, proyek jalan nasional dengan nilai miliaran rupiah seharusnya mengedepankan kualitas, ketahanan konstruksi, dan keselamatan pengguna jalan. Jika dugaan tersebut terbukti, kondisi itu dikhawatirkan dapat memperpendek usia layanan jalan dan memicu kerusakan dini.
Untuk memastikan mutu pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak, diperlukan pengujian teknis melalui metode Core Drill atau pengambilan sampel silinder aspal. Pengujian laboratorium itu penting guna mengukur ketebalan riil, tingkat kepadatan, serta kualitas material secara ilmiah dan objektif.
Tim investigasi media mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat bersama konsultan pengawas segera melakukan uji teknis menyeluruh pada titik-titik yang dinilai bermasalah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proyek dikerjakan sesuai spesifikasi teknis serta mencegah potensi kerugian negara akibat pekerjaan yang tidak memenuhi standar mutu.
Seorang praktisi konstruksi yang enggan disebutkan namanya menilai pengawasan lapangan dalam proyek tersebut perlu diperketat.
Menurutnya, setiap tahapan pekerjaan jalan tidak boleh sekadar mengejar progres fisik, tetapi wajib memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan.
“Kalau pengawasan lemah, potensi kegagalan mutu bisa terjadi. Jalan nasional itu menyangkut keselamatan pengguna dan daya tahan infrastruktur jangka panjang,” ujarnya.
Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi, penyedia jasa bertanggung jawab terhadap mutu hasil pekerjaan sejak masa pelaksanaan hingga masa pemeliharaan.
Apabila nantinya ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi teknis berdasarkan hasil pengujian laboratorium, kontraktor dapat diwajibkan melakukan perbaikan atau pembongkaran sesuai hasil evaluasi teknis dan ketentuan kontrak yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat maupun kontraktor pelaksana belum memberikan keterangan resmi terkait temuan tersebut.
Tim red
