Penamerah.co.id Tanggamus– Beberapa waktu lalu Bupati Tanggamus Mohammad Saleh Asnawi bersama Kajari Tanggamus menandatangani pembaharuan MoU dan PKS dengan komitmen Tanggamus Bersih. Dalam momentum tersebut Bupati juga menyampaikan ajakan kepada seluruh OPD untuk menyamakan persepsi dan tujuan pembangunan.
Komitmen itu kini berhadapan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas pengelolaan dana kesehatan di Kabupaten Tanggamus. Dalam laporan hasil pemeriksaan untuk tahun anggaran dua ribu dua puluh empat, BPK mencatat adanya ketidaksesuaian dalam pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan di sejumlah Puskesmas.
Temuan tersebut antara lain menyangkut pencatatan belanja yang tidak sesuai dengan kegiatan riil, adanya pembayaran untuk jenis belanja yang sama dari dua sumber anggaran berbeda, serta perhitungan insentif petugas yang belum mengacu pada indikator wajib sesuai ketentuan.
Dinas Kesehatan Tanggamus telah menyampaikan bahwa dana sesuai temuan BPK telah dikembalikan ke kas daerah dan kas BLUD masing-masing Puskesmas. BPK dalam laporannya juga menyoroti perlunya penguatan pengawasan internal, pengelolaan anggaran yang lebih cermat, serta kepatuhan terhadap pedoman dan verifikasi kegiatan.
Patroli 86 mencatat, rangkaian temuan ini muncul setelah Bupati menandatangani MoU Tanggamus Bersih bersama Kajari. Publik kini menunggu kejelasan langkah lanjutan dari Bupati, mengingat Pasal empat Undang Nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana bagi pelaku.
Pertanyaan yang kini mengemuka adalah bagaimana Bupati memastikan komitmen Tanggamus Bersih diterjemahkan ke dalam tindakan nyata terkait temuan BPK tersebut. Apakah akan ada audit investigasi lebih lanjut dan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai koridor hukum yang berlaku, atau penanganan akan berhenti pada tahap pengembalian dana.
Bupati sebelumnya mengajak seluruh OPD menyamakan persepsi pembangunan. Kini publik menunggu penjelasan Bupati terkait langkah konkret yang akan diambil agar dana kesehatan benar sampai kepada sasaran pelayanan bagi masyarakat.
(Suf,aa)
