Penamerah.co.id Ketapang, Kalbar – Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Ketapang kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah masyarakat. Program yang diinisiasi Badan Pangan Nasional ini dilaksanakan secara rutin di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional.
Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah tahun 2026 di Kabupaten Ketapang mendapat dukungan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kabupaten Ketapang, Andi Manalu, S.Pi., M.Sos., mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan program nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan hingga ke daerah.
“Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ujarnya.
Menurut Andi Manalu, ketersediaan stok pangan yang memadai dengan harga yang terjangkau diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat serta menjadi salah satu langkah mitigasi terhadap inflasi pangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Ketapang, Pitriyadi, S.Hut., M.Si., menyampaikan bahwa pada pelaksanaan Gerakan Pangan Murah tahun ini, DKPP Kabupaten Ketapang bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat menyediakan sekitar 700 paket bahan pangan yang terdiri atas beras, gula pasir, dan minyak goreng.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok dengan harga yang lebih murah, sekaligus menjaga kestabilan harga pangan di pasaran menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Gerakan Pangan Murah diharapkan menjadi salah satu instrumen efektif dalam menjaga ketahanan pangan daerah, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi, khususnya pada sektor pangan.
(Tim)
