Penamerah.co.id Pontianak| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek peningkatan infrastruktur di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Fokus penyidikan saat ini mengarah pada dua proyek strategis tahun anggaran APBD 2015, yaitu peningkatan Jalan Sekabuk–Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama–Sei Sederam.
Pada akhir April 2025, KPK melakukan penggeledahan di 16 lokasi berbeda di wilayah Mempawah, Sanggau, dan Pontianak. Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen penting, catatan proyek, dan perangkat elektronik yang diduga menyimpan data aliran dana mencurigakan.
KPK juga telah memeriksa sepuluh orang saksi dari berbagai latar belakang, termasuk aparatur sipil negara, pihak swasta, hingga individu yang dianggap memiliki informasi penting terkait pelaksanaan proyek.
Daftar Saksi yang Telah Diperiksa:
A.A. – ASN Pemkab Mempawah
H.A. – ASN Pemkab Mempawah
U.S.N. – ASN Pemkab Mempawah
I. – ASN Pemkab Mempawah
S.K. – Ibu rumah tangga
D.A. – Pihak swasta
A.P. – Direktur PT Sinergi Karya Utama
S. – Koordinator Teknis CV Davina Engineering Consultant
T.W. – Wiraswasta
Z.H. – Satpam HM Sampoerna Pontianak
Dua nama di antaranya, AA dan SO, muncul sebagai saksi kunci. Keduanya diyakini memiliki informasi strategis mengenai proses tender, pelaksanaan proyek, serta dugaan penyimpangan anggaran. Aktivis antikorupsi mendorong keduanya untuk bersedia menjadi justice collaborator demi mengungkap aktor intelektual di balik kasus ini.
Mantan Bupati Mempawah Kembali Disorot
Dalam proses penyidikan, nama mantan Bupati Mempawah kembali disebut. Walaupun belum ada pernyataan resmi dari KPK mengenai keterlibatan langsung, sejumlah sumber menyebut adanya peran signifikan dari lingkaran keluarga mantan bupati dalam pengaturan proyek strategis di wilayah tersebut.
Masyarakat sipil dan aktivis lokal menyuarakan keprihatinan atas dugaan praktik dinasti politik yang berpotensi menghambat pengungkapan kasus. Mereka berharap KPK dapat menuntaskan penyidikan secara transparan dan adil.
Perkembangan Kasus dan Penetapan Tersangka
Hingga saat ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, terdiri dari dua pejabat pemerintah daerah dan satu pihak swasta. KPK menegaskan bahwa penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah.
KPK berkomitmen untuk menuntaskan perkara ini secara tuntas demi menjawab harapan masyarakat, khususnya warga Mempawah, yang selama ini dirugikan akibat praktik korupsi di sektor pembangunan infrastruktur.
Media juga mengambil Kutipan dari Juru Bicara KPK: menerangkan bahwa “, Penyidikan kasus ini merupakan bagian dari komitmen KPK untuk memastikan tata kelola anggaran yang bersih dan bebas dari intervensi. Kami akan menelusuri seluruh pihak yang terlibat, termasuk aktor intelektual yang ada di balik layar,” ujar Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (6/5).
Dan dari keterangan dari hasil Kutipan Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah mengatakan.” Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap memberikan dukungan penuh terhadap langkah KPK. Pemerintah Kabupaten Mempawah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola proyek agar lebih transparan dan akuntabel di masa mendatang,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, M. Yusran.
Redaksi Investigasi
