Penamerah.co.id Ketapang, kalbar– Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Orang Melayu (DPD POM) Kabupaten Ketapang, Muhammad Rusdi, menyampaikan pernyataan sikap terkait antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Kabupaten Ketapang.
Menurut Rusdi, kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh keterlambatan pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke sejumlah SPBU. Situasi itu kemudian memicu kepanikan masyarakat (panic buying), sehingga warga yang biasanya membeli BBM dari pengecer beralih mengisi bahan bakar langsung di SPBU. Akibatnya, volume kendaraan yang mengantre meningkat tajam.
“Kebutuhan masyarakat terhadap BBM merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari maupun roda perekonomian. Karena itu semua pihak diharapkan tetap tenang dan mengedepankan kepentingan bersama,” kata Rusdi dalam pernyataan tertulisnya.
DPD POM Kabupaten Ketapang mendorong Pemerintah Kabupaten Ketapang, Pertamina, serta instansi terkait untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi persoalan tersebut.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah memberikan alokasi BBM kepada para pengecer dalam jumlah yang terukur dengan sistem pengawasan yang ketat dan transparan. Menurut Rusdi, kebijakan tersebut layak dipertimbangkan agar masyarakat yang selama ini bergantung pada pengecer tidak seluruhnya mengantre di SPBU.
“Jika distribusi kepada pengecer dapat diatur secara baik dan diawasi secara ketat, maka kepadatan antrean di SPBU berpotensi berkurang dan distribusi BBM menjadi lebih merata,” ujarnya. Minggu 26/07
Selain itu, DPD POM juga mengimbau masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan, tidak melakukan pembelian berlebihan, tidak menimbun BBM di rumah, serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi mengenai kelangkaan BBM. Masyarakat diminta mengacu pada informasi resmi yang disampaikan pemerintah maupun Pertamina.
Rusdi juga meminta aparat pengawas memperketat pengawasan terhadap penjualan BBM kepada kendaraan yang mengatasnamakan desa maupun kecamatan agar tidak dimanfaatkan oleh oknum yang menggunakan identitas fiktif untuk memperoleh BBM bersubsidi.
Di sisi lain, ia mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menindak tegas praktik kecurangan yang dilakukan oleh oknum penjual eceran atau Pertamini, seperti dugaan pengoplosan BBM maupun penjualan Pertalite dengan label Pertamax untuk memperoleh keuntungan yang merugikan konsumen.
“Kami berharap pemerintah, Pertamina, pengelola SPBU, aparat pengawas, para pengecer, dan seluruh masyarakat dapat bekerja sama sehingga persoalan ini segera teratasi dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal,” katanya.
Rusdi juga mengajak seluruh masyarakat menjaga situasi tetap kondusif, saling menghormati saat mengantre, serta mengutamakan kepentingan bersama.
“Persatuan adalah kekuatan. Dengan kebersamaan, setiap persoalan dapat kita selesaikan secara bijaksana demi Ketapang yang aman, tertib, dan sejahtera,” tutupnya.
